ANOMALI SINERGITAS LEMBAGA NEGARA

Pertanyaan utamanya adalah, untuk apa negara memiliki lembaga-lembaga negara? Demikian juga dengan kewenangan dan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara, untuk apakah itu semua? 

Bukankah fungsi-fungsi dan distribusi kekuasaan itu untuk memudahkan pengelolaan urusan-urusan negara dan memastikan pengelolaan itu tepat sasaran menuju cita-cita bernegara?

Jika antar lembaga-lembaga negara tidak terdapat sinergitas dan disharmoni-nya semakin melebar, keadaan bernegara akan menjadi sebaliknya. Alih-alih memudahkan pengelolaan dan memastikan ketercapaian cita-cita bernegara, kehadiran lembaga-lembaga negara justru akan menambah kerunyaman yang membingungkan. Warga negara sebagai subjek setara dalam negara akan terobang-ambing dalam pergulatan antar lembaga-lembaga negara. Pada konteks inilah terjadi anomali sinergitas lembaga negara dan potensinya juga muncul di daerah-daerah.

 

Kritikan DPR dan Respon Presiden

Fenomena menarik dari anomali sinegeritas ini dapat diwakilkan kepada model pelaksanaan fungsi pengawasan Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai anggota DPR RI dan respon Presiden terhadap kritik-kritik yang mereka sampaikan. Kenapa Fadli dan Fahri? Sepanjang yang bisa diamati, dari 560 anggota DPR Periode 2015-2019, mereka berdualah yang paling lantang dan terbuka menyampaikan bermacam kritik terhadap kinerja pemerintah baik melalui liputan-liputan media masa maupun cuitan pribadi di media sosial. Apalagi, mereka berdua juga menjabat sebagai Pimpinan di lembaga itu.

Pada konteks kebebasan menyampaikan pendapat dan gagasan sebagai individu, keterbukaan dan keberanian Fadli dan Fahri ini patut diapresiasi. Kritikan-kritikan mereka dapat membuka mata warga negara terkait fenomena-fenomena pengelolaan negara, terlepas dari latar belakang kepentingan politik yang ada. Namun pada sisi yang lain, meski kritikan tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPR, respon langsung Presiden terhadap kritikan tersebut hampir-hampir tidak ditemukan baik melalui pernyataan terbuka maupun melalui cuitan di media sosial. Presiden justru mengisi lini masa dengan mempromosikan program-program pemerintah yang telah, sedang berjalan dan yang akan dilakukan.

Terjadi distingsi antara kritikan Pimpinan DPR dengan respon Presiden. Satu pihak menyampaikan kritik sedangkan pihak yang lain mempromosikan program yang tidak berhubungan dengan kritikan tersebut. Terkait kinerja DPR, respon yang sama jarang ditemukan, baik kritikan dari Presiden maupun kritikan tajam Fadli dan Fahri di ranah publik. Sementara itu, keduanya adalah representasi dua lembaga negara yang berkaitan erat. Munculnya fenomana ini seolah-olah menunjukan kepada publik bahwa  DPR dan Presiden berjalan lurus di garis masing-masing dan tidak saling berhubungan.

 

Penguatan Sinergitas Antar Lembaga Negara

Sebagai lembaga negara, DPR memiliki kewenangan konstitusional meliputi fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini, ditambah lagi hak-hak (interpelasi, angket, menyatakan pendapat sampai pengusulan impeachment terhadap Presiden) yang pada dasarnya membuat DPR dapat bergerak relatif bebas pada struktur dasar pengelolaan negara untuk kemudian aksi lapangannya dilakukan oleh Presiden. 

Fungsi-fungsi tersebut kemudian memposisikan Presiden bekerja di bawah kontrol DPR dan kinerja Presiden memiliki korelasi erat dengan kinerja DPR. Dengan demikian, pada konteks pengelolaan negara, masing-masing lembaga negara saling terhubung dan tidak berdiri sendiri.

Relasi ini semestinya membuat anomali sinergitas tidak perlu terjadi. Masing-masing lembaga dapat menggunakan peran strategis yang dimiliki melalui penguatan fungsi internal untuk bersama-sama mengelola dan memastikan arah pencapaian tujuan negara. Pada titik ini daya dobrak dan sikap kritis dari DPR sangat dibutuhkan.

Kemampuan Fadli dan Fahri menggelitik nalar publik terhadap kinerja pemerintah akan sangat berharga jika kritikan mereka diikuti perubahan signifikan pada kinerja DPR terkait isu-isu yang mereka sampaikan. Misalnya, jika DPR menganggap kinerja pemerintah dibidang ketenagakerjaan dan hukum bermasalah, langkah yang seharusnya dilakukan adalah menilisik celah-celah pada instrumen hukum yang ada dan mendorong perbaikan di DPR melalui fungsi legislasi. Selanjutnya, juga dilakukan perbaikan terhadap sistem alokasi dana melalui fungsi budgeting untuk menunjang kinerja pemerintah yang diharapkan.

Kinerja internal DPR ini akan membuat fungsi pengawasan yang dilakukan berguna secara efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak mengikuti perubahan pada struktur dasar yang dilakukan oleh DPR. Dengan demikian, kritikan DPR dapat merubah konstruksi tata laksana kenegaraan dan tugas-tugas pemerintahan melalui perbaikan signifikan di level kinerja kelembagaan DPR RI.

Sebaliknya, jika penekanan fungsi hanya kepada fungsi pengawasan yang bersifat individual, tanpa diikuti perbaikan melalui fungsi legislasi dan budgeting, Presiden dapat saja abai terhadap kritikan meskipun disampaikan oleh Pimpinan di DPR. Apalagi, pengawasan tersebut terbatas sekedar merespon isu-isu publik demi menjaga eksistensi individu dan kelompok di DPR. Akibatnya, anomali sinergitas akan semakin melebar.

Meski bias politik tidak bisa dihindarkan, tapi pada konteks kebutuhan bernegara sinergitas antar lembaga negara sangat diperlukan. Jika peran personal di masing-masing lembaga negara digunakan untuk saling menjatuhkan, kemanfaatan langsung dan kepercayaan warga negara terhadap lembaga tersebut akan semakin merosot. Lembaga negara tidak boleh terjebak dalam keadaan yang disebut oleh Prof. Purwo Santoso sebagai “ambivalensi demokrasi”. Satu pihak menuntut pihak yang lain melakukan perbaikan, sedangkan pihak yang menuntut tidak bersedia melakukan serta terlibat dalam perbaikan tersebut. Semoga tidak terjadi*** 

Catatan: gambar yang saya gunakan saya ambil dari https://iqmaltahir.wordpress.com/2011/06/07/sinergi-yang-berbuah-kemacetan/. Sebuah tulisan yang bagus dengan judul “Sinergi Yang Berbuah Kemacetan”