KPU, KALAU PERLU BERIKAN PENGHARGAAN

Oleh: Arief Wahyudi

Di medsos ku wara-wiri orang mengupload skrinsyut dan berita kesalahan input data C1 di Situng KPU. Karena teman-teman medsos mencakup dua kubu pada pilpres (pendukung 01 dan pendukung 02 relatif sama banyaknya) berita dan skrinsyut itu bisa ku lihat muncul dari dua kubu yang berbeda.

Narasi pengantarnya pun macam-macam. Skrinsyut yang sama bisa di share oleh puluhan orang dengan narasi pengantar berbeda-beda. Ada yang selow, ada yang ngegas kecang, ada juga yang membumbui dengan narasi seperti persenter gossip yang ingin membuat penonton penasaran. Intinya, KPU dicerca untuk setiap kesalahan input yang ada baik oleh kubu 01 dan kubu 02.

Emang, sih, secara kuantitas ku perhatikan pendukung 02 yang banyak mengupload skrinsyut itu. Ngak tahu juga kenapa. Mungkin karena pendukung 02 yang lebih rajin mempelototi kesalahan input atau pendukung 01 merasa tidak perlu untuk terlalu memperhatikan proses input itu, atau…, atau…., atau…. Banyak sekali kemungkinan yang bisa dimunculkan dan ku rasa perlu riset untuk menjawabnya.

Pemilu kali ini memang berat apalagi sebagian besar prosesnya adalah pengalaman pertama. Meskipun aku tidak terlalu setuju dengan statement yang mengatakan pemilu kali sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah republik, tapi tidak bisa ditutup mata memang banyak masalah yang mencuat kepermukaan. Mungkin bagi KPU dan seluruh petugasnya di semua lapisan tidak nyaman dengan seluruh umpatan, tuduhan, bahkan hoaks dan fitnah yang diarahkan ke mereka. Belum lagi berbagai insiden yang harus mereka telan dengan ada yang kehilangan nyawa, luka, sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi, KPU mesti berbesar hati untuk melihat bahwa pada pemilu kali ini adalah pemilu dengan partisipasi publik terbesar sepanjang sejarah republik untuk semua tahapan pemilu. Biasanya partisipasi publik paling di masa kampanye saja dan pencoblosan, siap itu selesai.

Nah, wara-wiri skrinsyut kesalahan upload data itu mesti dilihat sebagai bagian dari partisipasi publik itu. Warga negara kita sedang menunaikan peran kewargaannya dalam hal berkontribusi terhadap akses kepentingan mereka pada kerangka relasi negara dan warganya.  Karena itu, meski sebagiannya tak elok dimata, tak nyaman di telinga dan nyeri di hati, KPU tetap mesti menghormati partisipasi publik ini dan kalau perlu memberikan penghargaan.

Kalau perlu, KPU bisa memberikan sertifikat yang berisi ucapan terimakasih dan penghargaan kepada warga yang berpartisipasi langsung secara gentlement dalam urusan penghitungan suara ini.

Mengapa dibatasi kepada yang gentlement saja? Karena partisipasinya partisipasi penuh dan bertanggung jawab. Kalau yang sekedar merepet-repet di medsos itu, partisipasinya masih tanggung, sebatas civic knowledge dan nyerempet dikit ke civic skill, tapi tidak sampai kepada civic dispotition.

Apa yang ku maksud dengan gentlemen? Yakni, mereka-mereka yang menemukan kesalahan input, lalu melaporkannya ke hotline resmi yang disediakan KPU selain mempublikasi melalui medsos, kemudian memantau perkembangan laporan itu dan mempublikasikan kembali jika perbaikan sudah dilakukan. Inilah partisipasi penuh, yakni mereka ngerti dimana salahnya, lalu menggunakan pengetahuan mereka untuk membantu menyelesaikan masalahnya, kemudian punya kemampuan untuk menghormati feedback yang diberikan KPU. Yang begini ini perlu diberikan penghargaan.

Tentu saja KPU juga mesti memastikan bahwa akan ada feedback untuk seluruh informasi, laporan maupun pengaduan. Jika tidak, akan sengat mengecewakan serta berpotensi memperbesar kecurigaan terhadap independensi KPU plus menghilangkan semangat partisipasi warga. Ini jalan yang baik untuk bersama-sama terlibat dalam upaya mewujudkan pemilu yang transparan dan bermartabat.

Gimana, KPU? Setuju ngak? Hehehe.

Usulan ini tidak berlaku bagi mereka-mereka yang membuat hoaks beserta para distributor hoaksnya siapapun capres/cawapres yang didukungnya.

Pembuatan hoaks yang ditujukan untuk mendiskreditkan pihak-pihak dalam pemilu, siapapun itu, apapun jenis hoaksnya, beserta orang-orang yang turut mendistribusikannya bukan bentuk partisipasi kewarganegaraan melainkan distorsi kewarganegaraan. Mereka tidak sedang berkontribusi dalam membangun masyarakat madani, tapi mereka sedang meracuni nalar banyak orang “lugu” yang malas menggali informasi. Ngapain harus diberi penghargaan?

Btw, untuk mereka-mereka yang mendo’akan laknat bagi pelaku kecurangan pada pemilu kali, titip donk. Tolong sekalian mintakan laknat bagi para pembuat hoaks dan yang turut serta menyebarkannya, siapapun mereka, siapapun capres/cawapres yang didukungnya. Mereka tidak hanya curang, tapi juga merusak fondasi keberpikiran.

Begitulah…